BANJARMASIN, || Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam kunjungan kerja reses di Kalimantan Selatan, Jumat (20/02/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan usai memimpin pertemuan dengan para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan serta jajaran komisaris dan direksi Bank Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai, Kota Banjarmasin.
“Kami ingin memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan efektif, transparan, dan benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujar Rifqinizamy.
Ia menekankan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, berbagai masukan dari kepala daerah, organisasi perangkat daerah, hingga pimpinan BUMD menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan di tingkat pusat.
“Apa yang kami dengar hari ini akan menjadi catatan penting bagi Komisi II DPR RI dalam merumuskan kebijakan ke depan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Rifqinizamy juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung pembangunan.
Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk meningkatkan pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan BUMD harus terus diperkuat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Rifqinizamy juga menyoroti pentingnya optimalisasi peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Ia menegaskan bahwa BUMD harus dikelola secara profesional dan berintegritas, tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ia menekankan perlunya penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menghadapi kompleksitas birokrasi yang semakin meningkat.
Menurutnya, reformasi birokrasi harus diimplementasikan secara nyata dalam sistem kerja yang terukur, bukan sekadar slogan.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas, mulai dari pengelolaan keuangan daerah, tata kelola aset, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Rifqinizamy memastikan Komisi II DPR RI akan mengawal seluruh aspirasi daerah agar dapat ditindaklanjuti melalui regulasi maupun koordinasi dengan kementerian terkait.
Ia juga mengapresiasi keterbukaan pemerintah daerah dalam menyampaikan capaian dan tantangan, yang dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik.
Menutup pernyataannya, Rifqinizamy menegaskan komitmen Komisi II DPR RI untuk terus memperkuat otonomi daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.
(Editor : Rizal)
Comment