MAKASSAR, || Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 ke Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, guna mengawasi pelaksanaan program nasional di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, Jumat (20/02/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, yang menegaskan pentingnya pengawasan langsung agar program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam sambutannya di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Putih Sari menyampaikan bahwa kunjungan ini bertepatan dengan bulan Ramadan, sehingga menjadi momentum memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat.
Ia menegaskan, Komisi IX DPR RI menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, khususnya dalam memastikan transformasi sistem kesehatan nasional berjalan optimal.
Menurutnya, implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta program prioritas seperti pemeriksaan kesehatan gratis, layanan keluarga berencana, penanganan TBC, dan revitalisasi rumah sakit harus terus dikawal.
Komisi IX juga mengapresiasi capaian pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan, di mana Universal Health Coverage (UHC) telah mencapai 100 persen di seluruh kabupaten/kota.
Meski demikian, Putih Sari menegaskan bahwa UHC tidak hanya soal kepesertaan, tetapi juga akses layanan dan kualitas pelayanan kesehatan yang dirasakan masyarakat.
Ia juga meminta laporan terkait kepesertaan PBI, terutama bagi kelompok rentan yang sempat dinonaktifkan serta progres reaktivasi di daerah.
Dalam program pemeriksaan kesehatan gratis, Pemprov Sulawesi Selatan telah mengimplementasikan layanan di 24 Puskesmas sejak Februari 2025, dengan cakupan skrining berbagai penyakit.
Secara keseluruhan, sebanyak 474 Puskesmas di Sulawesi Selatan telah melakukan pencatatan dan pelaporan logistik melalui sistem digital.
Di sisi lain, upaya eliminasi TBC juga terus diperkuat melalui regulasi daerah, pembentukan forum multisektor, serta penemuan kasus aktif menggunakan teknologi portable X-Ray.
Inovasi digital PADEPOK juga diperkenalkan sebagai metode skrining mandiri berbasis digital untuk deteksi dini dan konsultasi kesehatan.
Selain kesehatan, Komisi IX juga akan meninjau Pasar Maricaya guna memastikan keamanan pangan selama Ramadan sebagai bagian dari pengawasan obat dan makanan.
Di bidang ketenagakerjaan, Sulawesi Selatan diapresiasi atas capaian Paritrana Award 2025 serta komitmen dalam memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk bagi pekerja rentan.
Namun demikian, DPR RI menyoroti masih adanya tantangan berupa tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,45 persen serta penurunan partisipasi angkatan kerja, sehingga diperlukan penguatan pelatihan berbasis kompetensi dan perluasan perlindungan bagi pekerja informal.
(Editor : Rizal)
Comment