JAKARTA, || Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya peran strategis Indonesia di kancah global dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/02/2026).
Dalam rapat tersebut, Puan menyoroti posisi Indonesia di Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza.
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Nusantara II ini dipimpin langsung oleh Puan Maharani dan didampingi Wakil Ketua DPR, yakni Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sari Yuliati.
Dalam pidato penutupan masa sidang, Puan menyampaikan bahwa DPR RI melalui fungsi konstitusionalnya telah merespons berbagai isu strategis nasional, mulai dari penguatan ekonomi, reformasi hukum, perlindungan sosial, hingga pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.
Ia menilai, kondisi global saat ini ditandai dengan keterbukaan dan interkoneksi yang semakin intens, sehingga tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri tanpa kerja sama internasional.
Menurut Puan, kerja sama global dibangun atas dasar norma bersama, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia.
“Pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup manusia dan keadilan sosial,” ujar Puan dalam pidatonya.
Ia menambahkan, Indonesia harus memperkuat daya saing dan daya tahan nasional agar memiliki posisi tawar yang kuat dalam percaturan global.
Puan juga menyoroti meningkatnya ketegangan internasional pada awal tahun 2026, baik berupa konflik bersenjata maupun perang dagang yang berdampak pada ekonomi dunia.
Dalam situasi tersebut, ia menegaskan bahwa stabilitas global hanya dapat dicapai melalui kerja sama internasional dan diplomasi yang efektif serta berorientasi pada perdamaian.
Terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian, Puan meminta pemerintah untuk mengoptimalkan peran tersebut dalam mendorong penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza dan mendukung kemerdekaan Palestina.
Ia menekankan bahwa kepemimpinan Indonesia di forum internasional harus tetap berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan negara.
Menurutnya, prinsip tersebut sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia untuk ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Selain isu global, DPR RI juga disebut terus memperkuat diplomasi parlemen melalui hubungan bilateral dengan berbagai negara sahabat, seperti Korea Selatan, Jepang, hingga Amerika Serikat.
Di bidang nasional, DPR RI berkomitmen mengawal kebijakan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, penguatan UMKM, serta perlindungan tenaga kerja, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
(Editor : Rizal)
Comment