JAKARTA, || Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali mengemuka setelah disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan mendapat dukungan sejumlah partai politik pendukung pemerintah, dengan alasan untuk menekan tingginya biaya politik.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara terbuka mengusulkan agar Pilkada pada pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD. Usulan tersebut disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat peringatan HUT ke-61 Partai Golkar akhir 2025 lalu.
Menanggapi wacana tersebut, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Benny Kabur Harman, secara tegas menolak pengembalian Pilkada tidak langsung karena dinilai tidak menyentuh persoalan mendasar demokrasi lokal.
Menurut Benny, Pilkada melalui DPRD justru berpotensi mempertahankan masalah klasik, seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, serta lemahnya netralitas aparatur negara.
“Menurut saya, kembali ke Pilkada oleh DPRD itu bukan solusi,” ujar politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut, dikutip dari Parlementaria, Senin (5/1/2026).
Benny menilai akar persoalan Pilkada terletak pada lemahnya regulasi, sehingga yang lebih dibutuhkan adalah perbaikan menyeluruh Undang-Undang Pilkada agar norma hukum lebih jelas dan memiliki sanksi tegas bagi setiap pelanggaran.
Terkait mahalnya ongkos politik, ia berpandangan negara seharusnya mengambil peran lebih besar dengan membiayai penyelenggaraan Pilkada, tanpa mengurangi hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung.
“Jika tujuan demokrasi adalah kesejahteraan rakyat dan lahirnya pemimpin berkualitas, anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mundur dari pemilihan langsung,” tegas Benny, seraya mengajak masyarakat tetap optimistis dan tidak apatis terhadap politik yang harus tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.
(Editor : Rizal)
Comment