JAKARTA, || Anggota DPR RI dari Dapil Sumatra Barat I, M. Shadiq Pasadigoe, menyoroti serius masih terjadinya antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai daerah, termasuk Kota Padang, yang terus berlangsung pascabencana banjir dan longsor di Sumatra Barat.
Politisi Fraksi Partai NasDem yang juga anggota Komisi XIII DPR RI itu menegaskan, persoalan distribusi dan pelayanan bahan bakar minyak (BBM) tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan mobilitas masyarakat di masa pemulihan bencana.
Shadiq mengaku menerima banyak keluhan langsung dari warga saat turun ke daerah pemilihan dalam agenda reses, terutama terkait lamanya antrean BBM yang semakin menyulitkan kehidupan masyarakat.
“Dalam reses ini, banyak masyarakat yang menyampaikan langsung kepada saya tentang antrean panjang BBM di SPBU. Ini bukan persoalan kecil. Di tengah kondisi pascabencana, masyarakat justru dihadapkan pada kesulitan tambahan,” tegas Shadiq dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, Kamis (1/12/2025).
Menurutnya, persoalan distribusi BBM tidak bisa dipandang sebagai tanggung jawab satu lembaga saja, karena pengelolaan dan pengawasan SPBU berada dalam kewenangan lintas kementerian.
Ia menjelaskan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran utama dalam menetapkan kebijakan sektor energi, termasuk regulasi harga eceran BBM, standar teknis SPBU, serta perizinan usaha niaga BBM.
Sementara itu, karena mayoritas SPBU dioperasikan oleh PT Pertamina (Persero), maka Kementerian BUMN bertanggung jawab mengawasi kinerja Pertamina sebagai BUMN pelaksana distribusi BBM di lapangan, sedangkan Kementerian Perdagangan berwenang mengawasi aspek niaga, termasuk keakuratan meteran, legalitas usaha, dan stabilitas harga di tingkat konsumen.
“Artinya, tidak ada alasan untuk saling lempar tanggung jawab. Ini harus menjadi kerja cepat dan terkoordinasi antara Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perdagangan,” tegas Shadiq.
Mantan Bupati Tanah Datar dua periode itu mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret, mulai dari evaluasi distribusi BBM pascabencana, penambahan pasokan di daerah terdampak, hingga penguatan pengawasan SPBU agar pelayanan kembali normal.
“Negara harus hadir secara nyata dalam situasi darurat dan pemulihan. Masyarakat Sumatra Barat sedang bangkit dari musibah banjir dan longsor. Jangan sampai persoalan BBM justru memperlambat pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat,” pungkasnya.
(Editor : Rizal)
Comment