Indonesia Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026, DPR Apresiasi Diplomasi RI

POLTIK.SERGAP

JAKARTA, || Kementerian Luar Negeri mengungkapkan bahwa kelompok Asia-Pasifik menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB/UNHRC) untuk tahun 2026.

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai nominasi tersebut mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan negara-negara kawasan Asia-Pasifik terhadap peran dan komitmen Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global.

“Saya mengapresiasi langkah penting diplomasi Indonesia di panggung internasional, dengan dinominasikannya Indonesia sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026,” kata Amelia dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

Menurut Amelia, proses pencalonan yang berjalan melalui mekanisme yang disepakati bersama menunjukkan bahwa Indonesia dipandang mampu menjadi jembatan dialog yang inklusif dan objektif dalam menghadapi berbagai isu HAM yang kompleks.

Ia menilai posisi tersebut memberi peluang strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan global yang mengedepankan dialog, kerja sama multilateral, serta pendekatan berimbang dalam penyelesaian persoalan HAM.

Namun demikian, Amelia menegaskan bahwa pencalonan ini juga harus menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat komitmen HAM di dalam negeri.

“Kritik publik adalah bagian dari ekosistem demokrasi. Kritik menjadi pengingat agar komitmen HAM tidak berhenti pada diplomasi luar negeri, tetapi juga tercermin nyata di dalam negeri,” ujarnya.

Amelia menambahkan, nominasi tersebut dapat menjadi alat ukur sekaligus pendorong percepatan pembenahan kebijakan HAM nasional agar semakin selaras dengan standar HAM internasional.

Sementara itu, nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 dijadwalkan akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026.

Apabila ditetapkan, jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.

Dalam kapasitas tersebut, Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 dengan prinsip objektif, inklusif, dan berimbang.

Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan apresiasi kepada negara-negara anggota kelompok Asia-Pasifik atas kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia, seraya menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan amanah tersebut dengan kepemimpinan yang adil dan mengedepankan perlindungan HAM bagi seluruh kelompok.

“Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kelompok Asia-Pasifik yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026,” ujar Sugiono. (**)

Comment