JAKARTA, || Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menyatakan dukungannya terhadap alokasi anggaran pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Pulau Sumatra yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar Rp59,25 triliun, guna mempercepat pemulihan daerah terdampak sekaligus menjamin keselamatan dan keberlanjutan layanan publik.
Anggaran tersebut direncanakan untuk pemulihan di tiga provinsi yang terdampak bencana, yakni Provinsi Aceh sebesar Rp33,75 triliun, Provinsi Sumatera Barat Rp13,5 triliun, dan Provinsi Sumatera Utara Rp12 triliun, sebagaimana dipaparkan Kemendagri dalam perencanaan anggaran tahun 2026.
Ahmad Heryawan menilai besarnya alokasi tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam merespons dampak bencana secara menyeluruh dan tidak parsial, mengingat pemulihan pascabencana berkaitan langsung dengan keselamatan warga, keberlangsungan pelayanan publik, serta stabilitas ekonomi daerah.
“Alokasi anggaran ini menunjukkan perhatian negara dalam menangani dampak bencana secara komprehensif. Pemulihan tidak boleh setengah-setengah karena menyangkut keselamatan masyarakat dan keberlanjutan kehidupan sosial ekonomi di wilayah terdampak,” ujar Ahmad Heryawan dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu menjelaskan, dana pemulihan akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan berat akibat bencana, seperti sekolah, jembatan, fasilitas kesehatan, kantor desa, serta sarana pemerintahan lainnya yang vital bagi aktivitas masyarakat.
Menurutnya, pemulihan infrastruktur dasar menjadi kunci agar aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal, sekaligus mencegah dampak lanjutan yang dapat memperparah kondisi masyarakat pascabencana.
Dalam konteks penganggaran tahun 2026, Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI tersebut menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas lembaga, baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kementerian dan lembaga terkait, agar penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan orkestrasi kebijakan dan anggaran yang solid agar setiap rupiah benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat terdampak,” tegas politisi yang akrab disapa Kang Aher itu.
Di akhir pernyataannya, wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat II tersebut menyambut baik komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama mempercepat pemulihan pascabencana, seraya menegaskan bahwa dengan sinergi kuat dan pengawasan ketat, wilayah terdampak di Pulau Sumatra diyakini dapat bangkit lebih cepat dan lebih kuat.
(Editor : Rizal)
Comment